makalah tulisan kondisi pemulihan ekonomi dari krisis diindonesia

KONDISI PEMULIHAN EKONOMI DARI KRISIS DIINDONESIA










Oleh :


Ahmad widodo 20211458
Panca Ragil 25211489
Vera Christina 27211256
Yuni Komarul Wardani 27211662







KALIMALANG MARET 2012










KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “ KONDISI PEMULIHAN KRISIS EKONOMI DIINDONESIA”

Makalah ini berisikan tentang informasi krisis ekonomi diindonesia dan cara pemulihannya seperti apa pada saat kejadian krisis tersebut yang terjadi diindonesia.serta penjelasan kenapa krisis bisa terjadi diindonesia dan dampaknya.

kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.










BAB I
PENDAHULUAN

I.I Latar belakang

Krisis ekonomi diindonesia dari zaman dahulu hingga sekarang sudah sering terjadi apalagi pada tahun 1997 indonesia pernah mengalami krisis moneter selama lebih dari 2 tahun diubahlah menjadi krisis ekonomi yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki ini semua sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik dan tingkat pengangguran diindonesia berkurang sepenuhnya.
Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis di berbagai bidang telah memberikan kesadaran baru akan adanya per¬soalan di bidang ekonomi, politik, hukum serta agama dan sosial budaya yang bersifat struktural dan terus berkembang di kalangan masyarakat. Per¬soalan ketidakadilan terus dipertanyakan dan dituntut oleh masyarakat untuk segera diperbaiki. Masyarakat menuntut reformasi di segala bidang secara mendasar, termasuk pemulihan ekonomi secepatnya. Langkah-langkah untuk menanggulangi krisis secepatnya dan melaksanakan reformasi tersebut selanjutnya telah diamanatkan rakyat Indonesia melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Nopember 1998. Namun demikian upaya pemulihan ekonomi berjalan lambat karena situasi sosial, politik, dan keamanaan yang kurang kondusif.

I.II Rumusan Masalah
1. Pengaruh apa saja yang terjadi pada saat krisis ekonomi diindonesia
2. Bagaimana cara pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi diindonesia
3. Bagaimana memperbaiki perekonamian indonesia dari krisis ekonomi yang terjadi

I.III Tujuan Masalah
1. Mengetahui apa saja yang telah pemerintah lakukan dalam masalah krisis ekonomi diindonesia
2. Mengetahui bidang apa saja yang terpengaruh dari krisis ekonomi ini
3. Mengatahui bagaimana dunia global dalam menghadapi masalah krisis ekonomi.

I.IV Manfaat Penulisan
Hasil dari penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada teman-teman semua untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam masalah krisis ekonomi yang terjadi diindonesia serta kondisi saat pemulihan dari masalah tersebut. Manfaat lain dari penulisan makalah ini adalah dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat dijadikan acuan didalam menghadapi masalah krisis ekonomi apabila terjadi lagi dinegara indonesia ataupun negara lain.




















BAB II
PEMBAHASAN


Pemerintahan Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistis, ternyata mengulangi hal yang sama pula, keadaan itu di perparah lagi oleh maraknya KKN dan disalahgunakan ABRI sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan.
Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia khususnya Asia Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang di bangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial rakyat. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial dan meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidak-puasaan masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total.
Gerakan reformasi pada hakekatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi de segala bidang menegakkan hukum dan peradilan, menegakkan HAM, memberantas KKN, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menata kembali dan kedudukan ABRI.
Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik.
Peralihan dari pemerintahan lama (Rezim Orde Baru) ke pemerintahan baru (Rezim Orde Reformasi) telah membuka "pintu" kesempatan untuk menempatkan perekonomian indonesia pada proses pemulihan. Keberhasilan dan kegagalan dua pemerintahan yang terdahulu (Rezim Orde lama & Rezim Orde baru) dalam suasana politik pemerintah yang baru di indonesia telah memberikan pelajaran berharga.
Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek KKN serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus di pikul oleh negara, penganguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, akan tetapi hasilnya belum memadai karena, ada beberapa indikator antara lain :
1. Penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan adanya intervensi pemerintah yang terlalu besar. Sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif.
2. Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar-daerah, antar-pelaku dan antar-golongan pendapatan, telah meluas keseluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu. Penganguran makin meningkat dan meluas, hak dan perlindungan tenaga kerja belum terwujud, jumlah penduduk miskin semakin bertambah, dan derajat kesehatan masyarakat menurun drastis. Gejala itu bahkan menguat dengan terdapatnya indikasi kasus-kasus kurang gizi di kalangan komunitas penduduk usia balita, yang dapat mengakibatkan timbulnya generasi yang kualitas fisik dan IQ-nya rendah.
Menurut Hubert Neiss (Chaiman Asia, Deutsche Bank AG. tempo 26 Agustus 2001) mengklarifikasikan ada dua hal mendasar yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Rezim Orde Reformasi yaitu; Pertama: Pemulihan yang berkelanjutan akan dikendalikan oleh sektor swasta, secara khusus yaitu pembukaan peran serta investasi swasta baik dari investor rambut hitam (Indonesia)maupun investor rambut pirang (Asing) merupakan sarana pencapaian tujuan agar kondisi yang diperlukan bagi pemulihan ekonomi dapat berhasil. Hal ini mengakibatkan mengalirnya kembali sumber-sumber dana baru yang sempat di tarik ke luar negeri selama krisis dan juga masuknya sumber-sumber dana baru. Kedua : perjanjian/kontrak hukum yang efektif bagi sektor swasta ialah pemulihan rasa kepercayaan kepada pemerintahan untuk mentaati aturan hukum, menegakkan prinsip kepastian hukum.
Oleh karena itu, tantangan bagi pemerintahan baru ialah memberikan rasa kenyakinan, kepercayaan bahwa unsur-unsur yang mendukung pemulihan rasa kepercayaan itu telah tersedia, beberapa di antara unsur tersebut adalah :
1. Biaya Stabilitas Politik taraf minimun. Situasi politik yang mudah berubah telah menggangu rasa kepercayaan pelaku pasar, seperti yang kelihatan pada nilai rupiah. Selain itu, ruang lingkup kebijakan ekonomi yang stabil membutuhkan tingkat relasi kerja yang konstruktif antara lembaga Eksekutif dan Legislatif, serta kerjasama yang kompak, kredebilitas dan akuntabilitas tim ekonomi indonesia yang konsisten dan dapat di percaya serta menangani isu desentralisasi secara efektif.
2. Penerapan kebijakan makro ekonomi yang sehat. Pemulihan akan terancam jika ekonomi mengalami kemunduran lagi dengan tingginya tingkat inflasi. Hal ini juga akan membuat kondisi rakyat miskin semakin menderita. Dalam hal ini, yang paling penting adalah kontrol terhadap pengembangan moneter dan membuat langkah kemajuan terhadap penggabungan anggaran untuk jangka menengah. Dalam jangka pendek, ekonomi membutuhkan stimulus defisit anggaran. Kebijakan makro ekonomi paling efektif ditetapkan dalam kerangka program yang di dukung IMF, yang di anggap sebagai "tanda yang baik" oleh pelaku pasar ataupun pemerintah negara donor. Dengan demikian, tidak boleh ada waktu yang terbuang untuk menyelesaikan letter of intent.
3. Percepatan reformasi struktural. Poin ini memang selalu tertinggal di semua negara yang sedang mengalami krisis, dengan alasannya ialah sebagian besar reformasi, membuat hilangnya hak-hak komunitas-komunitas politik yang berpengaruh, yang bisa memobilisasi setiap cara untuk mencegah atau menunda aksi yang diperlukan. Selain itu, hampir semua reformasi menyebabkan pengganguran dan bertambahnya masalah sosial untuk "sementara waktu" yang menyebabkan masalah politik bagi pemerintah hanya dengan dukungan yang kuat dan konsisten dari seorang presiden, Kemajuan dalam bidang ini dapat terjadi. Reformasi adalah suatu proses dengan jangka waktu yang lebih panjang dan pemerintah harus menetapkan prioritas kepada pasar, hal ini yang mendesak dalam agenda reformasi ialah ; Pertama : restrukturisasi utang swasta dan Kedua : penjadwalan kembali utang tertunda serta privatisasi. Kedua hal ini akan menganti kerugian pemerintah dalam hal membayar pajak atas tingginya biaya restrukturisasi bank untuk mencegah runtuhnya sistem finansial. Kedua hal ini setidaknya akan menganti kerugian pemerintah dalam hal membayar pajak atas tingginya restrukturisasi bank untuk mencegah runtuhnya sistem finasial.
4. Usaha-usaha yang berkredibel untuk mencapai perbaikan pemerintah secara menyeluruh dan pemfungsian sistem peradilan. Standar pengelolaan bisnis telah membaik di seluruh dunia, sementara toleransi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi semakin berkurang. Di habitat politik pemerintahan indonesia yang baru, para pihak investor tidak dapat lagi mengharapkan koneksi komunitas politik untuk meminta proteksi hukum, mereka harus mengandalkan sistem peradilan untuk menjalankan kontrak dan menyelesaikan konflik.
5. Biaya keamanan dan ketertiban umum tingkat minimum. Hal ini penting untuk menyakinkan bahwa ekonomi dapat dilakukan tanpa ada ganguan. Sulit membayangkan ramainya investasi swasta di saat aliran produksi dan distribusi terancam akibat tidak terjaminnya sektor keamanan. Perihal inilah yang diperlukan untuk pemulihan kepercayaan para pihak pelaku pasar (swasta) untuk menyakinkan pemerintah asing dan lembaga finasial internasional. Ini juga penting karena dukungan finansial yang besar dari dunia internasional pada periode awal dan pertengahan akan diperlukan termasuk upaya meringankan utang dengan maksud untuk memberikan waktu bagi pemulihan ekonomi. Begitu ekonomi tinggal landas, rasa kepercayaan akan tumbuh, pertumbuhan yang cepat akan menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, penghasilan untuk keluar dari kemiskinan dan memperkuat stabilitas politik nasional serta ketertiban umum. Hal ini secara tidak langsung juga akan mendukung pondasi prinsip demokrasi. Selain itu, dengan kembali kokohnya ekonomi nasional indonesia akan mampu memainkan peranan penting dalan kancah intergrasi ekonomi negara-negara ASEAN.

Setelah itu diadakannya siding Majelis Permusyawaratan Rakyat pada bulan oktober tahun 1999, Indonesia telah memiliki sendi-sendi demokrasi yang lebih baik. Pelaksanaan pemilu yang baru lalu mencerminkan semakin tegaknya kedaulatan rakyat. Pemerintah memiliki legitimasi politik yang sangat kuat sehingga stabilitas politik yang sangat penting bagi terlaksananya pembangunan nasional mulai tercipta. Namun demikian, kerusakan ekonomi yang ditimbulkan selama ini adalah sedemikian besarnya. Sehingga meski telah memiliki dukungan situasi politik yang lebih stabil dan langkah-langkah reformasi selama dua tahun terakhir telah memberikan landasan bagi pemulihan ekonomi, akan diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memulihkan tingkat kesehatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat sebelum krisis.
Namun demikian, sesuai dengan amanat GBHN 1999, pemerintah bertekad untuk melaksanakan langkah-langkah penting yang akan mempercepat proses pemulihan ekonomi. Bersamaan dengan itu diupayakan langkah-langkah untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kedua sasaran ini antara lain bertujuan agar pemulihan ekonomi berlangsung secara cepat dengan pilar pembangunan yang makin kokoh dan menjadi landasan bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan berikutnya.
Dengan latar belakang permasalahan dan kondisi perekonomian seperti telah diuraikan sebelumnya, kebijakan yang diambil selama satu tahun terakhir diarahkan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk pemulihan perekonomian, yaitu menciptakan keadaan ekonomi makro yang stabil dan kondusif bagi kegiatan usaha, meningkatkan kondisi perbankan yang sehat yang dapat berperan dalam menyalurkan dana masyarakat kepada investasi di sektor riil, dan mempercepat restrukturisasi utang dunia usaha. Langkah-langkah tersebut didukung oleh berbagai langkah deregulasi di bidang investasi dan perdagangan serta pemberdayaan UKMK dalam rangka menggerakkan sektor riil. Selain itu, upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan dengan dana pembangunan yang terbatas, maka pembangunan prasarana sangat dibatasi, sebagian besar dana diarahkan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan prasarana yang ada. Selanjutnya, menyadari pentingnya ketersediaan SDA dan lingkungan hidup yang sehat bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, secara bertahap upaya penataan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup lebih ditingkatkan lagi menjadi bagian terpadu dalam pembangunan nasional.




Adapun penyebab krisis ekonomi yang terjadi diindonesia pada tahun 1997-1998 adalah :
4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 :
1. Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.
Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable). Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.
Daya tarik dari “dynamic economies’” ini telah menyebabkan net capital inflows atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, penanaman modal asing, dan equity purchases) ke wilayah Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonomi
nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu.
Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony capitalism”. Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti dijelaskan oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang ambil, kalau rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else loses)”. Di tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, lembaga keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).

2. Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.
Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized)atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi.Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.

3. Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.
Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi
Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif.Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.

4. Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.
Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik
telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara mantap dan berkesinambungan.

Meskipun persoalan perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilitas politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).

DAMPAK DUNIA GLOBAL

Dampak krisis ekonomi global telah membuat semua indeks pasar finansial dunia meradang mengikuti Wall Street. Korelasi yang tinggi antara Wall Street melalui Dow Jones atau S&P Indes dengan indeks global memang sangat signifikan dan tinggi. Hal itu berlaku baik saat normal maupun krisis. Namun situasi fluktuatif dengan volatilitas yang tinggi di BEI diharapkan hanya bersifat temporari saja. Volatilitas indeks pasar finansial tersebut menggambarkan ketidakpastian ekonomi AS dan Eropa yang menimbulkan respon cepat terkadang kepanikan investor global. Namun seiring dengan waktu, limpahan likuiditas pasar ditambah dana super besar dari QE3 akan mencari instrumen dan pasar yang lebih prospektif. Salah satunya adalah Bursa Efek Indonesia dan sebagian bursa di Asia lainnya.
Disebabkan kurangnya pilihan investasi lain dan terbatasnya pilihan yang lebih propektif maka Indoensia diyakini akan dibanjiri dana investasi kembali baik portofolio maupun foreign direct investment (FDI). Arus dana akan terus membanjiri Indonesia sepanjang pemulihan ekonomi AS dan Eropa masih belum menjanjikan investor. Diprediksi capital inflow akan masuk hingga 2015. Pilihan portofolio akan membuat IHSG kembali menguat bahkan berpotensi menciptakan risiko penggelembungan nilai aset (bubble). Hal ini disebabkan struktur pasar finansial kita yang kurang baik dan tidak sehat. Dana asing (capital inflow) dikhawatirkan akan masuk hanya pada saham-saham atau aset (saham) tertentu saja yang nilai pasarnya sudah jauh di atas nilai wajar (fundamentalnya). Hal ini, salah satunya dipengaruhi oleh konsep market microstructure yang kurang optimal dan kualitas pengawasan yang rendah dari Bapepam-LK.
Untuk mengurangi bubble effect yang membuat efisiensi BEI turun tersebut maka pemerintah maupun swasta diharapkan dapat memanfaatkan momentum banjir dana tersebut dengan optimal, aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Salah satu cara terbaik pemerintah adalah segera menyiapkan 20-30 BUMN yang memiliki future growth opportunity tinggi untuk go public atau IPO, terutama sektor infrastruktur, logistik, dan keuangan. Dengan menyiapkan IPO tersebut diharapkan dana asing terserap secara efisien dan efektif untuk pengembangan bisnis BUMN tersebut sekaligus mentransformasikan hot money menjadi warm money. Maka akan banyak proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sejauh ini upaya Kemeneg BUMN untuk IPO masih rendah karena hanya 1-2 BUMN saja yang mampu melakukan IPO dalam waktu dekat.
Krisis utang AS dan Eropa memang mengancam BEI, namun itu hanya dalam jangka pendek saja. Diprediksi ancaman krisis tersebut hanya sekitar 6-9 bulan ke depan saja. Namun dalam jangka menengah panjang, merupakan peluan besar bagi Indonesia untuk menampung dana dari AS dan Eropa tersebut. Bukan hanya SUN tetapi juga pasar modal. Sekarang semua tergantung kepada kesiapan pasar finansial kita tentunya. Mungkin hanya beberapa swasta nasional dan BUMN yang siap bersaing mendapatkan dana asing yang murah dan mudah tersebut.
Maka dapat diprediksi dengan struktur pasar modal yang begitu rentan terhadap ekses likuiditas eksternal ditopang kapasitas ekonomi nasional yang mudah overheating,maka akan memicu berbagai masalah moneter baru. Sementara di tingkat regional Asia perekonomian China yang selama 5 tahun terakhir tumbuh pesat juga berpotensi mengalami penggelembungan nilai aset pasar finansialnya. Salah satu indikatornya adalah meroketnya harga properti di China. Sedangkan pada tingkat global, ketidakpastian masih begitu tinggi dengan berbagai kejutan yang tidak diharapkan pasar. Ketidakpastian solusi krisis utang Eropa semakin membuat outlook ekonomi global pada 2012 diprediksi suram. Hal ini semua akan memberikan imbas risiko investasi yang sulit diprediksi pada pasar finansial Indonesia. Pemerintah dan BI harus terus waspada menggunakan protokol teknikal yang ada serta anggaran yang memadai untuk meredam fluktuasi hingga 15% dalam periode 3 bulan.
Mengatasi Penyebab dan Dampak Krisis Ekonomi Global masih menjadi berita hangat tanpa melewati 1 (satu) hari pun dalam bulan-bulan terakhir ini. Berbicara krisis ekonomi adalah bukan berbicara tentang nasib 1 (satu) orang bahkan lebih dari itu semua karena ini menyangkut nasib sebuah bangsa. Berbagai argument dan komentar pun dilontarkan di berbagai media yang selalu memojokkan pemerintahan Yudhoyono dan BI (Bank Indonesia) Di salah satu media menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono menyampaikan 10 langkah untuk menghadapi masalah tersebut. Empat di antaranya:
san diego lawyers zyprexa
1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Memanfaatkan peluang perdagangan internasional
3. Menyatukan langkah strategis Pemerintah dengan Bank Indonesia (BI)
4. Menghindari politik non partisan untuk menghadapi krisis.

Dengan dimulainya proses pemulihan ekonomi dunia setelah badai Krisis ekonomi global tahun 2008, Indonesia mulai menjadi salah satu negera yang mendapatkan perhatian khusus dari dunia internasional bahkan dipercaya menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi di Asia. Berbagai indikator ekonomi Indonesia baik itu sektor riil maupun sektor moneter terus menunjukkan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan negara lainnya di dunia. Proses pemulihan ekonomi Indonesia terlihat dari pulihnya kondisi sektor moneter indonesia yang tercermin pada bursa saham Indonesia dan mata uang rupiah yang terus mengalami penguatan yang signifikan, dimana pada penutupan perdagangan di akhir kuarter pertama 2011, IHSG bercokol pada level 3678,67 setelah sempat menyentuh level tertingginya dalam sejarah di bulan januari 2011 pada level 3789,47 sedangkan rupiah ditutup pada level 8709 atau yang terkuat dalam 4 tahun terakhir.
Trend penguatan IHSG dan rupiah pada dasarnya telah terjadi sejak awal tahun 2010 dimana posisi IHSG hingga akhir kuarter I/2011 tercatat telah mengalami penguatan sebesar 45,15% sedangkan rupiah telah menguat 6,6% dibandingkan dengan posisi awal tahun 2010. Penguatan IHSG dan Rupiah ini didorong oleh derasnya dana asing yang masuk ke Indonesia sebagai cermin dari positifnya pandangan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut investor, indonesia merupakan salah satu emerging market dengan outlook ekonomi terbaik di dunia dan bila ditelisik ke belakang maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua institusi keuangan internasional di dunia sepakat mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu tujuan investasi terbaik di dunia. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong derasnya dana asing yang masuk ke indonesia sejak awal tahun 2010.
Positifnya pandangan institusi keuangan dunia terhadap outlook Indonesia yang diyakini telah mendorong massif nya capital inflow ke Indonesia sejak awal tahun 2010 antara lain datang dari the Fitch ratings, Seperti diketahui pada Januari 2010 the Fitch Ratings meningkatkan rating Indonesia menjadi satu tingkat dibawah level layak investasi(investment grade), hal yang sama juga dilakukan oleh Standard & Poor’s pada Maret 2010 yang menaikkan rating utang Indonesia menjadi BB, bahkan pada awal april 2011 rating Indonesia kembali dinaikkan menjadi BB+ atau setingkat dibawah level investment grade. Seperti tidak ingin kalah, pada Juni 2010, Moody’s Investors Service juga menaikkan peringkat utang Indonesia dari outlook stabil menjadi positif dengan rating Ba2, dan pada februari 2011 rating Indonesia kembali dinaikkan menjadi Ba1 dengan outlook stabil.
Kondisi sebaliknya justru terjadi pada negara besar Eropa, sebagai dampak dari krisis hutang yunani, The fitch menurunkan rating hutang Spanyol menjadi AA+ dengan outlook stabil yang merupakan penurunan pertama sejak tahun 2003. Investor menghawatirkan hal serupa akan terjadi pada negara lainnya di Eropa, terutama terhadap kelompok yang dikenal dengan PIGS (Portugal, Italy, Greece and Spain). Perlu diketahui bahwa kelompok Negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang mirip, dimana rata-rata Negara tersebut memiliki rasio hutang terhadap PDB yang besar, serta terperangkap oleh defisit anggaran yang tinggi dalam membiayai sector publiknya.
Sebagaimana dikhawatirkan, pada akhirnya di bulan Maret 2011, Standard & Poor`s memangkas peringkat utang Portugal satu tingkat lebih rendah ke BBB-, atau setingkat diatas level junk bond. Tidak hanya itu S&P juga memangkas rating Yunani dua tingkat menjadi BB-. Kondisi tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran investor terhadap outlook ekonomi zona Eropa sehingga memaksa investor untuk mencari pasar baru untuk berinvestasi di luar zona Eropa yang masih diselimuti krisis, dan Indonesia menjadi salah satu pasar yang direkomendasikan oleh ketiga pemeringkat rating dunia tersebut.
Setelah institusi pemeringkat rating internasional, selanjutnya giliran IMF yang memberikan penilaian positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setelah BPS mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 dilevel 6,1% atau 0,1% lebih tinggi dari prediksi IMF dibulan Juli 2010, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund(IMF) kembali memuji ekonomi Indonesia. Lembaga multilateral ini bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh cepat pada tahun ini.
Dalam laporannya, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia untuk tahun 2011. Lebih lanjut IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Asia akan dimotori oleh Indonesia bersama China dan India. IMF melihat bahwa besarnya pasar domestik ketiga Negara tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi Asia terutama ditengah menurunnya permintaan pasar Eropa dan Amerika terhadap produk-produk dari Asia. Bahkan secara khusus, IMF dalam laporannya meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 akan mampu tumbuh diatas 6%. Selain karena faktor besarnya pasar domestik, Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didorong oleh industri yang berbasis natural resources dengan karakter permintaan yang cenderung stabil. Hal tersebut tercermin dari besarnya sumbangan sektor non migas dan komoditas terhadap PDB Indonesia.
Sedangkan disisi lain, pada April 2011, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika dan Jepang untuk tahun 2011. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebagai dampak dari akan berakhirnya program quantitative easing pemerintah AS, pada saat yang bersamaan IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan Jepang tahun 2011 sebagai akibat dari semakin meluasnya dampak gempa dan tsunami jepang yang terjadi pada bulan Maret 2011. Kondisi tersebut kembali mendorong investor global untuk mencari alternatif tempat investasi di luar Amerika dan jepang, dan terkait proyeksi tersebut IMF Sebagai salah satu institusi keuangan dunia menunjuk Indonesia sebagai salah satu alternatif investasi terbaik untuk tahun 2011
Belum cukup hanya IMF, selanjutnya giliran World Economic Forum (WEF) yang memberikan pandangannya terhadap Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis pada bulan Agustus 2010, WEF mencatatkan Indonesia sebagai Negara dengan kenaikan Indeks daya saing paling impresif di dunia. Dalam laporannya tersebut, indeks daya saing Indonesia tahun 2010 naik 10 tingkat ke posisi 44 dari 139 negara. Peningkatan tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia serta meningkatnya indikator pendidikan Indonesia. Lebih lanjut, WEF menyebutkan bahwa Indonesia telah berhasil mempertahankan kondisi makro ekonominya tetap sehat selama masa krisis 2008. Indonesia berhasil menjaga defisit anggarannya tetap terkontrol, dimana diketahui hutang Indonesia tercatat sebesar 27% dari total GDP, Simpanan pemerintah meningkat 33% dari total GDP, serta mulai terkontrolnya laju inflasi year on year (Maret 2011 terhadap Maret 2010) sebesar 6,65%. Kondisi tersebut mencerminkan resiko hutang Indonesia yang relatif kecil.
Rendahnya default risk serta masih tingginya coupon rate atas surat hutang yang diterbitkan Indonesia tersebut mendorong investor asing untuk berbondong-bondong membelinya. Lebih lanjut, WEF juga menyebutkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke 18 dunia dengan total GDP sebesar USD 539,4 milliar. WEF percaya bahwa perekonomian Indonesia akan memberikan sumbangan postif dan berperan sangat penting dalam proses upaya pemulihan ekonomi dunia dimasa yang akan datang.
Setelah WEF, giliran UK Trade & Investment (UKTI) yang memberikan pandangannya terhadap Ekonomi Indonesia. Perlu diketahui bahwa UKTI merupakan acuan para investor di UK dan Eropa dalam menentukan pasar tempat berinvestasi. Dalam laporan yang bertajuk “Great expectations: Doing business in Emerging markets”yang dirilis pada awal september 2010, UKTI menyebutkan bahwa 523 perusahaan di Dunia telah memilih Indonesia sebagai Negara tujuan investasi ke empat di dunia setelah China, Vietnam dan India. Dalam laporannya, UKTI mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan GDP jangka panjang yang paling tinggi di dunia.

5 Negara Dengan Prediksi Pertumbuhan GDP Tertinggi Tahun 2010-2030 (Miliar USD)
Negara 2010 2030 Pertumbuhan
India 4108 28415,20 592%
China 10019,88 58998,31 489%
Mesir 500,09 2928,01 486%
Indonesia 1027,51 5633,86 448%
Vietnam 276,19 1506,94 446
Source: Economist Intelligence Unit.
Lebih lanjut, UKTI mengatakan bahwa Indonesia bersama kelompok negara yang tergabung dalam CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki and Afrika Selatan) pada tahun 2030 diprediksi akan menyamai 20% dari total GDP kelompok G7 sebagai cermin bahwa negara tersebut merupakan kelompok emerging market terbaik di dunia.
Pada akhirnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan dari beberapa institusi keuangan internasional seperti Standard n poor’s, The fitch rating, Moody’s service, IMF, WEF, serta UKTI terkait Indonesia telah mengarahkan investor global untuk memilih Indonesia sebagai tujuan investasi sehingga mendorong massive nya capital inflow.
Diluar pandangan tersebut, sebagai salah satu emerging market yang telah menjadi perhatian dunia, Indonesia terus berusaha membuktikan bahwa ekonomi nya terus tumbuh dan seakan ingin membuktikan bahwa pandangan dari berbagai institusi keuangan dunia tersebut tidak salah. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya berbagai data indikator ekonomi yang dirilis pemerintah. Seperti diketahui pada bulan Februari 2011 BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 6,1% pada tahun 2010, atau tumbuh diatas prediksi IMF 6%. Setelah itu positifnya laporan keuangan para emiten di bursa saham Indonesia untuk kinerja tahun 2010 yang rata-rata mencatatkan pertumbuhan laba diatas 20% menunjukkan bahwa aktifitas pada sektor riil Indonesia juga terus tumbuh ditengah kekhawatiran melambatnya proses pemulihan ekonomi dunia. Sedangkan yang terbaru adalah kabar, dimana BPS menyebutkan bahwa nilai ekspor Indonesia selama tahun 2010 berhasil mencatatkan peningkatan sebesar 21,9% dibandingkan tahun 2009. Kenaikan ekspor yang signifikan tersebut didorong oleh melonjaknya ekspor non migas Indonesia, terutama sektor manufaktur, CPO, emas, karet dan batubara. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kinerja perusahaan indonesia yang berorientasi ekspor selama tahun 2010 ini sangat menggembirakan sehingga memberikan sentimen positif kepada kinerja ekspor indonesia sepanjang tahun 2010.
Namun demikian massifnya capital inflow ke pasar Indonesia memunculkan pertanyaan tersendiri dibenak para analis ekonomi, dimana banyak analis yang mempertanyakan komitmen dari dana asing tersebut untuk tetap bertahan lama di Indonesia, atau dengan kata lain tidak sedikit yang mengatakan bahwa arus dana asing tersebut merupakan uang panas (hot money) yang dapat menciptakan gelembung ekonomi di sektor moneter Indonesia. Dengan demikian untuk mempertahankan capital inflow agar tidak serta merta keluar, Indonesia perlu meningkatkan beberapa sektor yang sampai saat ini masih menjadi kelemahan mendasar dan dipercaya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi kedepannya. Sektor yang paling utama adalah masalah infrastruktur, dimana menurut data yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) ada 3 sektor infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius yaitu pelabuhan, jalan raya, serta suplai listrik. WEF melihat bahwa ketiga infrastruktur indonesia tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Disamping itu, WEF juga menggaris bawahi mengenai implementasi tekhnologi dalam sektor industri Indonesia. Untuk hal ini Indonesia masih tergolong lambat dalam mengimplementasikan tekhnologi dalam upaya efektifitas dan effisiensi dalam operasional produksi industri.
Diluar kelemahan tersebut terdapat tiga hal (key triger) yang dapat dijadikan alasan bagi investor asing untuk tetap bertahan di Indonesia, tiga key triggeryang dipercaya dapat menarik minat investor asing serta mampu menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi dimasa yang akan datang adalah:
- Besarnya Pasar Domestik Indonesia, dimana menurut IMF Indonesia adalah pasar terbesar ke empat dunia, setelah China, India, Amerika.
- Murahnya upah tenaga kerja Indonesia dibandingkan negara lainnya di Asia
- Sumber daya alam yang melimpah, dimana beberapa sektor sumber daya alam tersebut adalah yang terbesar dan terbaik di dunia. berikut beberapa Sumber daya alam kelas dunia yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

Sumber Natural Resources Indonesia
Gas Alam Cadangan gas alam 112 ton kubik kaki (salah satu yang terbesar di dunia)
Batu bara • Produsen batubara terbesar ke 6 dunia
• Eksportir batubara terbesar ke 2 dunia
Geothermal Menguasai 40% dari cadangan geothermal dunia
Kelapa Sawit Eksportir kelapa sawit terbesar dunia dengan produksi 19 juta ton pertahun
Cocoa Produsen cocoa terbesar ke dua dunia dengan produksi 770 ribu ton per tahun
Timah Produsen Timah terbesar ke dua dunia dengan produksi 65 ribu ton per tahun
Minyak bumi Cadangan minyak bumi lebih dari 9 Miliar barrel (30 besar dunia)

Dengan adanya pembangunan di sektor infrastruktur, meningkatnya implementasi Teknologi Informasi dalam industri manufaktur serta adanya berbagai competitive advantage yang dimiliki Indonesia dipercaya akan menjadi senjata ampuh untuk dapat mendorong pertumbuhanForeign Direct Investment di Indonesia, memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk beberapa tahun mendatang serta mampu menjadikan Indonesia sebagai motor bagi proses pemulihan ekonomi dunia.




DAFTAR PUSTAKA

http://mohammedfikri.wordpress.com/2011/06/16/indonesia-motor-pertumbuhan-ekonomi-asia-tahun-2011/

http://m.politikana.com/baca/2011/01/22/pemulihan-ekonomi-indonesia-setelah-pasca-krisis-ekonomi

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/10/09/krisis-global-2011-implikasi-terhadap-perekonomian-indonesia/

http://vellynuroctavia.blogspot.com/2011/11/4-penyebab-krisis-ekonomi-indonesia.html

http://lilspace4dreams.wordpress.com/tugas-kampus-2/damapak-perekonomian-indonesia-pasca-krisis-ekonomi-global/