tugas 3 Dapak kenaikan BBM terhadap pemilu tahun 2014

Ahmad widodo 20211458
Panca Ragil 25211489
Vera Christina 27211256
Yuni Komarul Wardani 27211662

Kelompok 11
Kelas 1EB22





Dampak Kenaikan BBM terhadap Pemilu 2014


Hampir pasti harga BBM akan naik, setelah pemerintah melihat kebijakan tersebut dari berbagai aspek tak bisa terhindarkan.
Sebagaimana kebijakan lain, hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak melahirkan pro-kontra. Tidak semua partai yang memiliki kursi di DPR setuju. Bahkan, perbedaan itu juga terjadi di koalisi pemeritahan. Munculnya perbedaan itu tak lepas dari kepentingan membangun citra partai pada Pemilu 2014.
Aksi menolak kenaikan BBM diharapkan dapat membangun kesan bahwa partai itu telah membela kelompok masyarakat yang menderita. Dalam argumen berbeda, partai-partai yang mendukung kenaikan harga BBM juga tidak semata-mata berangkat dari argumentasi teknis. Bahwa sebagai konsekuensi dari terlalu banyaknya subsidi BBM, tidak sedikit program pembangunan yang mengalami gangguan. Menaikkan harga BBM, dalam justru dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan muka pemerintahan.
Pada bagian lain, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program kompensasi. Di antaranya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program lain, seperti beasiswa dan subsidi kesehatan.
Sementara itu, untuk memberikan lapangan pekerjaaan di kalangan bawah, disiapkan program pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur perdesaan. Entah terkait secara langsung atau tidak, kalangan abdi negara dan pensiunan telah menikmati kenaikan gaji.

Rujukan 2005

Ketika program-program kompensasi berjalan baik, kekecewaan terhadap kebijakan menaikkan harga BBM diharapkan oleh pembuatnya bisa berkurang. Implikasinya, kebijakan itu diharapkan tidak perpengaruh terhadap dukungan pemilih dalam Pemilu 2014.
Kasus kenaikan harga BBM pada 2005, paling tidak, bisa dijadikan rujukan. Sesaat setelah kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan, banyak orang kecewa dan tingkat keterpilihan Partai Demokrat langsung turun. Tetapi, beberapa tahun setelah itu, keadaan berbalik. Bahkan pada Pemilu 2009, perolehan suara Demokrat meningkat tiga kali lipat. Hal ini tidak lepas dari adanya program kompensasi yang bisa berjalan, khususnya BLT, dan kinerja perekonomian yang relatif baik.
Kalkulasi yang manakah yang akan terjadi, apakah dari kelompok yang pro atau yang kontra? Konteks politik dan ekonomi yang melandasi kebijakan menaikkan BBM pada 2005 dan 2012 memiliki perbedaan.
Pada 2005, koalisi relatif lebih solid kalau dibandingkan saat ini. Hal ini tidak lepas dari gonjang-ganjing kasus Bank Century yang berkepanjangan yang mendera pemerintahan SBY-Boediono. Selain itu, belakangan Demokrat dilanda badai yang sangat dahsyat setelah mencuatnya kasus megakorupsi yang menimpa Nazaruddin, bendahara Demokrat.
Di bidang ekonomi juga terdapat perbedaan. Pada awal 2005, kondisi makroekonomi tidak cukup bagus. Kebijakan menaikkan harga BBM diambil sebagai upaya penting untuk membenahi perekonomian. Sebaliknya, pada 2012, makroekonomi relatif bagus. Kebijakan menaikkan BBM lebih diarahkan untuk menjaga momentum yang sudah bagus itu.




Gejolak Massa
Terlepas dari adanya perbedaan skenario semacam itu, kebijakan menaikkan harga BBM jelas tidak lepas dari guncangan. Hal ini terlihat dari aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah, seperti di Jakarta dan Makassar.
Pertanyaanya adalah, apakah gejolak itu akan membesar dan melibatkan massa yang lebih besar ketika kenaikan BBM diimplementasikan? Hal ini tidak bisa dilepaskan dari besaran subsidi yang dikurangi. Ketika besaran subsidi masih dalam batas yang bisa ditoleransi secara psikologis, sekitar Rp1.000—Rp1.500 per liter, misalnya, gejolak yang timbul barangkali tidak akan berlangsung secara masif. Hal itu lain lagi kalau subsidi terhadap BBM dicabut secara total.
Di kalangan mahasiswa sendiri juga terdapat pandangan yang beragam terhadap rencana kenaikan BBM. Sebagian dari mereka menolak. Tetapi banyak juga yang bisa menerima atau acuh tak acuh. Pada bagian lain, dalam dua tahun terakhir ini terdapat kebijakan mahasiswa yang sangat pro kelompok miskin, yaitu kebijakan Beasiswa Bidik Misi.
Sampai 2012, terdapat sekitar 90 ribu mahasiswa miskin yang menerima beasiswa ini. Kelompok ini jelas tidak dapat menerima karena mereka telah menerima kompensasi.
Selain itu, kebijakan ini dilakukan saat sudah terjadi panen raya di berbagai daerah sehingga harga beras relatif terkendali. Penaikan biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM tidak serta-merta menaikkan harga beras. Realitas demikian bisa mengurangi dampak negatif kenaikan BBM.
Padahal, faktor pokok yang mendorong meluasnya aksi di masyarakat adalah ketika kenaikan harga BBM memengaruhi kenaikan harga bahan pangan. Maka, ketika harga beras relatif terkendali aksi massa yang masif kemungkinan tidak terjadi. (Sumber: Lampung Post, 22 Maret 2012).



http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/03/26/dampak-kenaikan-bbm-terhadap-pemilu-2014/